Cerita Kita

     Bencana perekonomian tengah mengancam Indonesia. Berlarut-larutnya kasus Bank Century, menjadi penyebab paling vital. Saat ini, para investor telah menantikan kesungguhan pemerintah dan DPR menuntaskan penyelesaian kasus bailout bank tersebut. Investor sektor riil dan keuangan sangat menunggu hasil akhir kasus yang tengah membesar tersebut. Bila ternyata hasilnya kabur atau mengambang, bisa jadi investor bersaksi negatif. Mereka menjadi enggan memasukan dananya ke Indonesia dan yang lain barangkali akan menarik dananya yang terlanjur tersimpan.
     Persoalan Century ini makin menggeliat ketika kasusnya mulai menyentuh ranah-ranah yang lain. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Wall Street Journal tentang perseteruannya dengan Aburizal Bakri, terkait Hak Angket DPR, ternyata nggak juga menyurutkan gelombang politik yang menggugatnya. Menurut pengamat ekonomi Unika Atmajaya, Jakarta, A Prasetyantoko, kasus Century ini secara politik terjadi dampak sistemik. Dan secara ekonomi, dampak sistemik penalangan kian dipertanyakan.
     Kasus yang menimpa gabungan Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank CIC ini memang begitu kompleks dan sensitif. Sangat mendesak untuk segera dicari penyelesaiannya secara terbuka, cepat, cermat, dan bijak, serta mengacu pada kepentingan bangsa. Di sisi ekonomi, para investor membutuhkan kepastian hukum yang jelas atas kasus ini. Meski saat ini para investor sudah berusaha menjauhkan persoalan politik dari bisnis asal negara tetap kondusif, toh mereka tetap waswas juga.
     Sebelum kasus Century meletup, penilaian dunia terhadap kemudahan berinvestasi di negara kita sudah cukup buruk. Survei Bank Dunia dan International Financial Corporation menunjukkan posisi Indonesia dalam hal kemudahan berinvestasi tergolong paling rendah jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Singgapura bertahan dengan posisinya di peringkat pertama. Thailand di posisi 12, Malaysia di posisi 23, Vietnam di peringkat 93, dan Brunei Darussalam di urutan 96. Indonesia unggul atas Filipina yang berada di urutan 144, dan Laos yang di posisi 167.
     Rendahnya peringkat dalam kemudahan berinvestasi, tentu berbanding lurus dengan rendahnya realisasi investasi. Dan kasus ketidakstabilan politik, terkait kasus Bank Century dan sebelumnya kasus KPK-Polri (kriminalisasi Bibit-Chandra), bakalan makin memperburuk citra investasi di tanah air. Dalam hitung-hitungan Data Badan Koordinasi Penanaman Modal, sampai Oktober 2009, realisasi investasi de negeri ini hanya 30% dari komitmen yang ada. Dibandingkan realisasi investasi asing tahun lalu, realisasi investasi asing tahun ini turun 28%. Buruknya investasi asing itu menunjukkan nggak signifikannya upaya perbaikan berinvestasi. Padahal, negeri ini membutuhkan ribuan triliun rupiah untuk mendongkrak pertumbuhan. Sementara sekitar 70% dana itu diharapkan muncul dari pihak swasta melalui investasi.
     Sayang, kondisi buruk saat ini nggak segera dibongkar secara smart dan elegan. Manuver politik di kalangan DPR maupun aksi masyarakat di jalanan berjalan sendiri-sendiri sesuai logika, penafsiran, dan kepentingan masing-masing. Sama sekali nggak ada benang merah dan komitmen bersama untuk menyelesaikannya secara komprehensif. Dapat dipastikan, jika kasus ini nggak dapat diselesaikan dengan baik, maka cita-cita tentang Indonesia yang adil makmur dan sejahtera hanya bakalan terus menjadi angan-angan yang nggak sampai.
     Laju perekonomian kita ibarat punguk mrindukan bulan, jalannya terseok-seok dan nggak bisa bersaing di percaturan dunia. Dan pada akhirnya, Kryptonite dengan bangga mengatakan, inilah Indonesia ku.